Agus Subekti
KAB. CIREBON - Jelang pelantikan pejabat eselon 2 di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab Cirebon), Bupati Cirebon, H. Imron diingatkan kembali untuk hati-hati dalam menempatkan figur.
"Bupati harus memilih orang-orang yang punya kemampuan sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Pejabat itu juga hendaknya berkomitmen melakukan perubahan ke arah lebih baik. Di sini butuh ketegasan dalam membuat keputusan dan hindari pejabat yang punya catatan buruk, " ujar Ade Riyaman, Ketua Umum Aliansi Rakyat Cirebon Anti Korupsi (RACAK) kepada wartawan Minggu (19/2/2023).
|
Baca juga:
Jelang Tahun Baru, Forkopimda Rakor Terbatas
|
Ia meminta rotasi dan mutasi tidak asal tour of duty. Jangan sampai keliru dalam menempatkan pejabat. Sebab, akan berpengaruh terhadap pelaksanaan dan hasil pembangunan.
Menurutnya, bupati juga tidak boleh membiarkan berkembangnya kelompok-kelompok di antara pejabat di lingkungan Pemkab Cirebon.
"Matahari hanya ada satu, komando di tangan bupati. Tidak boleh ada kelompok-kelompok, semua satu dalam kendali bupati. Para pejabat butuh kenyamanan dalam bekerja. Pihak di luar eksekutif juga jangan sampai ada peran sekecil apapun, " lanjut aktivis senior di Kabupaten Cirebon ini.
Ade mengungkapkan, pihaknya sempat mencium ada gesekan keras dalam penempatan posisi kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR).
Gesekan ini kurang cepat direspon oleh bupati, sehingga terus berkembang dan menjadi pembicaraan di banyak kalangan.
"Kami kembali berharap bupati bertindak tegas. Bila ada gesekan di antara pejabat eselon 2, segera ambil keputusan tepat agar tidak semakin berkembang. Penempatan pejabat itu penugasan dari bupati, bukan diminta si pejabat, " tandas dia.
MN/AS
Lukman Hakim 
Mulyadi,S.H,i. 
Karmel 
Arif Rido 
HermanDjide 
Afrizal 
